Sejarah, Dampak dan Isi Perjanjian Roem Royen Lengkap

Sejarah, Dampak dan Isi Perjanjian Roem Royen Lengkap - Akhirnya titik terang dalam sengketa penyelesaian konflik diantara pihak Indonesia-Belanda terlihat. Hal ini karena kedua belah pihak bersedia untuk maju ke meja perundingan. Keberhasilan membawa masalah Indonesia-Belanda ke meja perundingan tak terlepas dari inisiatif komisi PBB untuk Indonesia. Pada tanggal April 4 April 1949 dilaksanakan perundingan di Jakarta di bawah pimpinan Merle Cochran, anggota komisi dari Amerika serikat. Delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Mr. Mohammad Roem.

Sejarah, Dampak, Latar belakang dan Isi Perjanjian Roem Royen Lengkap

Sejarah, Dampak, Latar belakang dan Isi Perjanjian Roem Royen Lengkap

Dalam perundingan Roem Royen, pihak Republik Indonesia tetap berpendirian bahwa pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta adalah kunci pembuka untuk perundingan selanjutnya. Sebaliknya, pihak Belanda menuntut penghentian perang gerilya oleh Republik Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 7 Mei 1949 berhasil dicapai persetujuan diantara pihak Belanda dengan pihak Indonesia. Kemudian disepakati kesanggupan kedua belah pihak untuk melaksanakan/melakukan Resolusi Dewan Keamanan PBB tertanggal 28 Januari 1949 & persetujuan pada tanggal 23 Maret 1949. Pernyataan pemerintah Republik Indonesia dibacakan oleh Ketua Delegasi Indonesia Mr. Mohammad Roem yg berisi diantara lain sebagai berikut.


  1. Pemerintah Republik Indonesia bakal mengeluarkan perintah penghentian perang gerilya.
  2. Kedua belah pihak bekerja sama dalam hai mengembalikan perdamaian & menjaga keamanan serta ketertiban.
  3. Belanda turut serta dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) yg bertujuan mempercepat penyerahan kedaulatan lengkap & tak bersyarat pada negara Republik Indonesia Serikat. 

Pernyataan Delegasi Belanda dibacakan oleh Dr. J.H. van Royen, yg berisi diantara lain sebagai berikut.

  1. Pemerintah Belanda menyetujui bahwa pemerintah Republik Indonesia harus bebas & leluasa melakukan kewajiban dalam satu daerah yg meliputi Karesidenan Yogyakarta.
  2. Pemerintah Belanda membebaskan secara tak bersyarat para pemimpin Republik Indonesia & tahanan politik yg ditawan sejak tanggal 19 Desember 1948.
  3. Pemerintah Belanda menyetujui bahwa Republik Indo-nesia bakal jadi bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS).
  4. Konferensi Meja Bundar (KMB) bakal diadakan secepatnya di Den Haag sesudah pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta.

Dampak Perjanjian Roem Royen

Dengan tercapainya kesepakatan dalam Perjanjian Roem-Royen maka Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatra memerintahkan Sri Sultan Hamengku Buwono IX untuk mengambil alih pemerintahan di Yogyakarta dari tangan Belanda. Sementara itu, pihak TNI dengan penuh kecurigaan menyambut hasil persetujuan itu. Namun, Panglima Besar Jenderal Sudirman memperingatkan seluruh komando di bawahnya agar tak memikirkan masalah-masalah perundingan.

Baca juga Latar Belakang, Pengesahan dan Isi Perjanjian Linggarjati

Untuk mempertegas amanat Jenderal Sudirman itu, Panglima Tentara & Teritorium Jawa Kolonel A.H. Nasution memerintahkan agar para komandan lapangan dapat membedakan gencatan senjata untuk kepentingan politik / kepentingan militer. Pada umumnya kalangan TNI tak mempercayai sepenuhnya hasil-hasil perundingan, lantaran selalu merugikan perjuangan bangsa Indonesia. Pada tanggal 22 Juni 1949 diadakan perundingan segitiga diantara Republik Indonesia, Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO), & Belanda di bawah pengawasan Komisi PBB yg dipimpin oleh Christchley. Perundingan itu menghasilkan tiga keputusan, yaitu sebagai berikut.

  1. Pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta bakal dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 1949.
  2. Perintah penghentian perang gerilya bakal diberikan setelah pemerintahan Republik Indonesia berada di Yogyakarta pada tanggal 1 Juli 1949.
  3. Konferensi Meja Bundar (KMB) bakal dilaksanakan di Den Haag.  

Pasca Perjanjian Roem Royen

Setelah tercapainya perundingan Roem Royen, pada tanggal 1 Juli 1949 pemerintah Republik Indonesia secara resmi kembali ke Yogyakarta. Selanjutnya, disusul dengan kedatangan para pemimpin Republik Indonesia dari medan gerilya. Panglima Besar Jenderal Sudirman tiba kembali di Yogyakarta tanggal 10 Juli 1949. Setelah pemerintahan Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta, pada tanggal 13 Juli 1949 diselenggarakan siding cabinet. Dalam siding itu Syafruddin Prawiranegara mengembalikan mandate pada wakil presiden Moh Hatta. Dalam siding itu dan juga diputuskan Sri Sultan Hamengku Buwono IX diangkat jadi menteri pertahanan merangkap koordinator keamanan.

0 Response to Sejarah, Dampak dan Isi Perjanjian Roem Royen Lengkap

Post a Comment