Sofyan Jalil Kurang Mampu Mewujudkan Janji-janji Jokowi

Sofyan Jalil Kurang Mampu Mewujudkan Janji-janji Jokowi

Dosen ilmu politik Universitas Indonesia (UI), Budiyatna memberi saran kepada Presiden Jokowi terkait rencana perombakan kabinet yang akan dilaksanakan. Menurutnya, para menteri yang tidak bekerja maksimal kebanyakan didominasi para menteri titipan dari orang sekeliling Jokowi.'

"Jokowi harus berani menentukan sikapnya sendiri serta memilih orang-orang yang tepat, serta posisinya juga harus tepat. Jokowi jangan lemah, harus tegas menentukan menteri pilihannya sendiri dan pilih yang bagus-bagus," kata gurubesar ilmu politik Universitas Indonesia (UI), Budiyatna, saat dihubungi wartawan di Jakarta (Senin, 4/1/2016).

Budiyatna menegaskan, bila tak demikian, maka bisa dikatakan Nawa Cita akan berubah dukacita. Karena itu, agar arah pembangunan sesuai dengan konsep yang telah dirancang, maka Jokowi harus tegas dan fokus.

Tidak lagi menetapkan menteri sesuai dengan pesanan orang-orang sekelilingnnya.

"Misalnya Sofyan Djalil itu. Dia orang JK. Kalau dia ditempatkan di Menko Ekonomi dan kini menjadi Kepala Bappenas, tidak ngerti," katanya.

Menurutnya, Sofyan tak memiliki passion, pemahaman dan orientasi untuk mewujudkan janji-janji Jokowi.

Di internal birokrasi Bappenas saja ada yang belum paham kemana arah dan orientasi Bappenas dibawa Sofyan Djalil.

Maka tidak heran, di internal Bappenas, bila sebagian tugas diserahkan kepada asisten-asisten pribadi yang diatang dari luar seperti Loso Judijanto dan Lin Chen Wei.

Selain Sofyan, lanjut Budiyatna, menteri lain yang juga layak untuk diganti adalah Rini Soemarno. "Rini kan ada hubungan dengan RJ Lino. Lino-nya kan bersalah. Lagi-lagi, ini juga orang-orang yang dekat dengan JK," jelas Budiyatna.

Orang lain yang pantas diganti, tegas Budiyatna adalah Jaksa Agung HM Prasetyo. Prasetyo tidak mungkin bersikap adil karena dia adalah anak buah dari Surya Paloh.

"Dia orangnya Surya Paloh. Kini kan sudah ramai juga ribut-ribut soal dia. Dia harus diganti," tegas Budiyatna.

Sumber : tribunnews

Sunday, January 3, 2016 Politik